Logo Header  Header Kanan  Footer
JAM KANTOR
Senin - Jum’at 09 : 00 - 17 : 00
KONSULTASI GRATIS
+6287777794718
Logo Header  Header Kanan  Footer
Form Konsultasi Hukum Gratis
Pengacara Keluarga dan Perusahaan
Pengacara Keluarga dan Perusahaan
Pada kolom Layanan Hukum, Anda dapat melihat berbagai jenis kasus hukum yang telah berhasil kami tangani. Berikut ini kategori dan sub ategori kasus hukum yang menjadi keunggulan kami :

  • PERDATA : Hutang-Piutang, Jual-Beli Rumah & Properti, Perjanjian dan Perikatan, Perlindungan Konsumen, Jaminan dan Kredit;

  • KELUARGA : KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Perceraian, Harta Bersama (Gono-gini), Hak Asuh Anak, Hibah, dan Harta Warisan;

  • KETENAGAKERJAAN : Kontrak Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Hak dan Kepentingan Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan, Seputar Tenaga Kerja Asing (TKA), dan Pidana Ketenagakerjaan;

  • PERUSAHAAN : Pendirian & Perizinan Badan Usaha, Jaminan & Kredit, Kontrak dan Perjanjian, Pembiayaan, Merger & Akuisisi, Pailit, dan Likuidasi;

  • PIDANA : Penipuan & Penggelapan, Pemalsuan, ITE & Cyber Crime, Fitnah, Pencemaran Nama Baik & Penghinaan, Penganiayaan, Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, dan Pemerasan.

Inilah garis-garis besar yang kami lakukan bagi Klien sebelum melihat kekhususan setiap kasus:

  1. Mendengar, menelaah, dan merumuskan permasalahan hukum klien.

  2. Berusaha optimal melihat keunikan setiap kasus untuk kemungkinan penanganan yang lebih baik sehingga kasus dapat terselesaikan lebih cepat dan berbiaya ringan.

  3. Menguraikan atau menawarkan langkah-langkah dan strategi penanganan yang paling baik dan menguntungkan sesuai prosedur hukum dan kode etik yang berlaku.

  4. Memandang, memperlakukan, dan memperjuangkan setiap hak hukum setiap orang bernilai kepastian hukum, adil, dan bermanfaat sehingga hukum dapat diandalkan menertibkan yang melawan hukum dan membangkitkan kembali semangat hidup korban.

  5. Berusaha membantu semampu kami, setidak-tidaknya memberi petunjuk jalan untuk Anda dapat menjemput hak-hak keadilan hukum.

Penelitian dan observasi kami menunjukkan bahwa masih banyak hidup warga negara yang menderita oleh sebab hak-haknya sebagai manusia dan warga negara tidak dipenuhi. Beragam faktor dan alasan membuat pencari keadilan gagal menemukan jawaban atas masalahnya. Saudara/i mungkin salah seorang korban atau yang mengetahui sejarah rezim ketidakadilan hukum masa lalu. Kalimat satire / sarkastik seperti: hukum tajam ke bawah tetapi tumpul keatas, melapor hilang kambing, malah hilang sapi, keadilan bukan untuk warga miskin, dll,seolah menjadi sesuatu yang lumrah yang harus dilawan di negara hukum ini.

Untuk itu, bagi Saudara/i yang memerlukan nasihat, konsultasi, atau pendampingan atas permasalahan hukum yang Saudara/i alami, silahkan menghubungi kami tanpa ragu. Kami akan dengan senang hati membantu dengan penuh rasa kekeluargaan.

Ingat, keterbatasan bahkan ketiadaan biaya tidak boleh menjadi penghalang hidup bermartabat dan berkeadilan.

Selamat berjuang bersama
ProVeritas Lawyers...

Selanjutnya
Workshop dan Training Hukum
Workshop dan Training Hukum
ProVeritas Lawyers didukung oleh para pakar hukum dan bisnis, baik sebagai praktisi, akademisi, maupun birokrat pemerintah. Sebagai langkah progresif memaksimalkan potensi yang ada, dan demi sosialisasi pemahaman dinamika hukum terkini, kami menyelenggarakan kegiatan workshop hukum dan bisnis di tujuh kota.

Umum
Workshop atau lokakarya diselenggarakan untuk membahas topik-topik hukum tertentu sedetail mungkin. Topik hukum dimaksud biasanya terkait dengan aturan dan kebijakan terbaru yang berimplikasi kepada perubahan-perubahan.

Topik Pembahasan
Berikut ini adalah topik-topik dari kategori hukum yang berkembang menjadi berbagai isu dan dinamika seiring dengan kebijakan dan atau sebab aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku:

  • Hukum Hak Kekayaan Intelektual

  • Hukum Internasional

  • Hukum Jaminan

  • Hukum Kelistrikan

  • Hukum Keluarga

  • Hukum Kepailitan

  • Hukum Kepabeanan

  • Hukum Kesehatan

  • Hukum Ketenagakerjaan

  • Hukum Konstruksi

  • Hukum Kontrak dan Perjanjian

  • Hukum Laut, Maritim, dan Perkapalan

  • Hukum Terkait Merger dan Akuisisi

  • Hukum Atas Minyak dan Gas Bumi

  • Hukum Pajak

  • Hukum Pasar Modal

  • Hukum Perbankan & Keuangan

  • Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri

  • Hukum Penanaman Modal Luar Negeri

  • Hukum Pertambangan

  • Hukum Perusahaan

  • Hukum Properti

  • Hukum Atas Tanah

  • Hukum Transportasi

Pemateri dan Narasumber
Kegiatan ini akan diisi oleh utusan instansi-instansi terkait yakni pembuat dan pelaksana aturan dan kebijakan dimaksud, pakar hukum terbaik di bidangnya, direktur atau CEO perusahaan terbesar di bidang yang relevan, dan praktisi hukum bisnis pilihan yakni para leading lawyers versi lembaga-lembaga pemeringkat kenamaan yang bereputasi internasional.

Peserta
Kegiatan ini ditujukan kepada setiap orang yang membutuhkan pengetahuan dan wawasan luas dan spesisifik terutama dan tidak hanya pelaku usaha, lembaga-lembagastakeholders terkait, direktur perusahaan-perusahaan yang terdampak, dosen, praktisi, aktivis, peneliti hukum, dan pihak-pihak yang terimbas dari kebaruan dimaksud. Dalam proses kegiatan berlangsung, setiap peserta dapat terlibat langsung mengkritisi dan mengusulkan ide, pemikiran dan wawasan sesuai keahlian atau pengalaman.

Tempat dan Waktu
Kegiatan ini diselenggarakan di ruangan-ruangan khusus hotel yang memiliki fasilitas pendukung lengkap. Hingga saat ini, kami hanya menyelengarakan workshop di tujuh kota di Indonesia, yakni: Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Batam, dan Medan.

Fasilitas
Peserta dalam kegiatan ini akan mendapat: Modul dan bacaan terkait, Sertifikat, Konsumsi selama pelatihan, Dokumentasi, Cendera Mata, dan lain-lain sesuai jenis topik workshop.

Investasi
Nominal investasi disesuaikan dengan topik dan tempat workshop diselengarakan, yakni berkisar Rp 2.500.000, - 3.800.000,-.

Pastikan usaha atau tugas jabatan Anda aman karena pengetahuan Anda telah sesuai dengan dinamika hukum yang kian berubah. Dan silahkan hubungi kami untuk informasi jadwal workshop yang sesuai dengan kebutuhan atau konsultasikan untuk sebuah in-house wokshop di kantor atau di tempat yang Anda tentukan. Tim kami siap menanggulangi kebutuhan hukum keluarga, instansi, dan perusahaan Anda.
Selanjutnya

Kaidah Hukum

Kaidah Hukum Tetap Indonesia Sebagai Dasar dan Kerangka Bangunan Pelayanan Hukum Kami

Artikel

Setiap Artikel Hukum dalam laman ini tidak dianjurkan untuk dijadikan referensi atau pendapat hukum atas kasus kongkrit. Setiap kasus adalah unik. Silahkan menghubungi kami untuk konsultasi dan advis hukum lebih spesifik!
Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat
Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat
Bantuan Hukum di Masa Covid-19
Pandemi Covid-19 hampir menyerang semua sendi-sendi kehidupan di seluruh dunia, dan Indonesia salah satunya. Aspek ekonomi negara dan masyarakat luas merupakan salah satu sendi yang paling terimbas. Hal itu berdampak buruk terhadap semua aspek lain, termasuk dalam rangka memenuhi hak-hak akan keadilan hukum. Sebab ada kalanya, tanpa ketersediaan biaya, hak hukum dapat terampas oleh orang lain atau gugur dengan sendirinya.

Bila keadaan ini relevan dengan kehidupan Anda saat ini, Anda tidak perlu resah lagi. Sebab negara melalui SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, telah lama membenarkan sebuah proses pengadilan tanpa biaya atau secara cuma-cuma. Langkah ini dibuat untuk mengakomodir warga negara yang memerlukan penanganan pengadilan namun terbatas dari aspek pembiayaan perkara. Ini menunjukkan bahwa hak setiap warga negara tidak boleh ditunda oleh apapun termasuk oleh halangan biaya untuk mencari keadilan. Pembiayaan itu diambil alih oleh negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pengadilan.

Untuk menggunakan fasilitas ini, ditentukan beberapa syarat yang dapat dipenuhi, yakni surat-surat keterangan yang menerangkan ketidak-sanggupan secara ekonomi. Perangkat RT hingga kelurahan telah disiapkan untuk menunjang pelaksanaan SEMA yang merupakan tehnik pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma yakni dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Perlu diketahui bahwa pengajuan perkara (Gugatan atau Permohonan) tanpa biaya hanya berlaku untuk satu tingkat pengadilan, tahap di pengadilan negeri, misalnya. Tetapi bila proses berlanjut misalnya ke tingkat banding dan kasasi, permohonan baru dapat diajukan kembali. Itu artinya, setiap warga negara berhak mendapat akses peradilan dari tingkat pertama hingga akhir tanpa biaya tentu dengan memenuhi beberapa syarat yang dapat diurus.

Bila Anda atau siapa saja merasa kesulitan untuk mendapat hak-hak tersebut diatas, Anda dapat mendatangi kantor hukum dimana saja untuk mendapat bantuan hukum, baik untuk memperoleh informasi lengkap tentang berperkara di pengadilan tanpa biaya, maupun meminta bantuan hukum langsung dari advokat yang berkantor di kantor hukum tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma diuraikan sangat lengkap, termasuk kewajiban Advokat memberi bantuan hukum kepada masyarakat tertentu secara cuma-cuma. Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun tersebut diatas merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada pasal 1 ayat (3) UU Advokat disebut, Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Pada Pasal Pasal 2 PP Bantuan Hukum ditegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan. Dan dipertegas lagi pada Pasal 12 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi: Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Dan pada ayat (2) diatur hal yang dapat dilakukan Pemohon bila Advokat lalai akan tugasnya, yakni: Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.

Selanjutnya, dalam hal Anda kesulitan mendapat hak-hak diatas termasuk karena terdapatnya Advokat tidak bersedia menjalankan kewajibannya sebagaimana disebut pada UU No. 18 Tahun 2003 tenang Advokat dan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, Anda dapat meminta bantuan advokat di kantor hukum lainnya termasuk ProVeritas Lawyers, dst.

Bila Anda ingin konsultasi dan atau membutuhkan penanganan kasus hukum yang Anda hadapi, silahkan hubungi kami:
ProVeritas Lawyers

Read More
Ketika Developer Gagal Memenuhi Janji Tepat Waktu
Ketika Developer Gagal Memenuhi Janji Tepat Waktu
Hukum Properti dan Perlindungan Konsumen
Niat hati untuk segera memiliki rumah atau properti dengan jerih payah sendiri tapi sering gagal oleh karena developer tidak menepati janji tepat waktu. Bahkan tak jarang cicilan sudah berlangsung beberapa tahun, tetapi pembangunan di lokasi yang dijanjikan belum juga terjadi proses pembangunan. Padahal untuk mewujudkan mimpi itu, tak jarang sebagian besar dari penghasilan per bulan telah kita alokasikan sebagai cicilan untuk mempercepat waktu memperoleh rumah sendiri sepenuhnya.
Lalu apa kata hukum perihal demikian?

Pada dasarnya bila developer gagal memenuhi janji tepat waktu, Anda sebagai calon pembeli berhak menerima pengembalian seluruh pembayaran yang pernah disetor kepada pihak-pihak developer paling lambat 30 hari sejak pembatalan. Keseluruhan pengembalian uang dimaksud tanpa terkecuali. Dengan kata lain semua biaya-biaya yang sudah disetorkan harus kembali tanpa ada potongan apapun, termasuk potongan biaya administrasi.

Secara hukum memang membolehkan adanya perjanjian terhadap sesuatu yang objek yang diperjanjikan belum ada sebagaimana harusnya akan ada. Dalam hal ini objek dimaksud adalah perjanjian untuk pemilikan rumah misalnya. Ini sering disebut dengan istilah indent. Hal itu dibolehkan hukum sepanjang memenuhi beberapa syarat. Namun demikian perlu diperhatikan, indent dalam hal ini biasanya bahwa ketika proses perjanjian (Akad Kredit Pemilikan untuk Rumah) sedang dilakukan, pembangunan rumah juga sedang dalam proses pembangunan dalam waktu yang sama.

Sesungguhnya posisi developer sebagai pihak dalam perjanjian mempunyai tanggungjawan hukum yang sangat besar menurut hukum khususnya hukum perlindungan konsumen. Dalam hal developer tidak dapat mempertanggungjawabkan janjinya misalnya, developer dapat digugat secara perdata dan dituntut secara pidana. Disamping kemungkinan terdapat tipu muslihat seperti niat penipuan, developer juga dapat dijerat dengan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Bahkan salah satu ketentuan dalam UU ini mengatur secara tegas bahwa dalam hal developer dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan. Pengingkaran terhadap norma ini diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah.

Namun demikian, meskipun pembeli secara hukum dilindungi, mengingat proses hukum memakan waktu yang panjang dan biaya, sebaiknya hati-hati dalam memutuskan membeli properti yang indent.

Dasar Hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah.


Bila Anda ingin konsultasi dan atau membutuhkan penanganan kasus hukum terkait hal diatas dan atau kasus hukum lainnya,
silahkan hubungi kami:
ProVeritas
Lawyers

Read More
Menghadapi Kasus Hukum di Hadapan Penyidik
Menghadapi Kasus Hukum di Hadapan Penyidik
Melawan Aparat yang Tidak Bertanggungjawab
Panik dan atau takut mungkin itulah hal yang dialami seseorang ketika harus berhadapan dengan aparat hukum negara seperti penyidik dari kepolisian. Berurusan dengan kepolisian biasanya terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang atau keluarga sendiri. Berurusan dengan pihak berwajib (aparat hukum kepolisian, kejaksaan, KPK, dll) dapat dalam kedudukan anda atau keluarga anda sebagai saksi, terperiksa, korban, tersangka, dan lain-lain yang kemungkinan ada kaitanya dengan terjadinya sebuah tindak pidana.

Berurusan dengan kepolisian juga dapat terjadi karena anda atau keluarga sedang ditahan baik penahanan setelah menajalani pemeriksaan maupun karena tertangkap tangan. Dan bisa juga berhadapan dengan kepolisian karena dianggap tahu atau terlibat pada satu tindak pidana yang dilakukan orang lain yang anda sendiri sebelumnya tidak tahu apa-apa. Membeli sebuah barang dari seseorang yang ternyata penadah hasil tindak pidana pencurian, misalnya.

Masih banyak hal yang tak terduga dimana anda atau keluarga dihadapkan dengan kenyataan harus berhadapan dengan kepolisian. Bila hal itu terjadi, hal pertama dan utama yang anda upayakan adalah berusaha bersikap dan bertindak tenang. Pastikan tidak berlaku emosional karena hal itu dapat mempersulit diri anda sendiri. Dan sebagai warga negara yang wajib taat hukum, fokuslah pada penanganan kasus supaya hukum tidak dibelokkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Perlu diketahui, hukum memberi hak-hak konstitusional kepada setiap warga negara baik orang yang diduga atau diputus (vonis) bersalah telah melakukan sebuah tindak pidana. Pengetahuan warga hukum yang terbatas selama ini sering menjadikannya menjadi korban ketidak-adilan hukum. Maklum masih saja ada aparat hukum dan oknum yang memanfaatkan kesulitan orang lain untuk mencari keuntungan pribadi dengan sengaja tidak berperilaku atau menjalankan tugas sebagaimana harusnya sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan aturan perundang-undangan lainnya.

Semua status seseorang di hadapan penyidik dari kepolisian misalnya, mempunyai hak-hak fundamental yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun terutama penyidik itu sendiri. Baik sebagai saksi, korban, tertangkap tangan, terperiksa, tersangka, atau berstatus sebagai tahanan, penyitaan, penggeledahan, proses penangguhan penanganan, dan lain-lain masing-masing mempunyai prosedur baku yang ketat. Mekanisme itu adalah bersifat wajib dijalankan oleh penyidik sebenar-benarnya, kalau tidak dapat diajukan praperadilan untuk dinyatakan tidak sahnya penangkapan, penahanan, dan SP3 oleh pengadilan.

Perlu pendampingan hukum yang benar dari seseorang atau beberapa kuasa hukum untuk menghindari kerugian-kerugian yang tidak seharusnya terjadi. Pastikan telah megetahui hak asasi anda bahwa hukum tertinggi negara kita menjamin setiap warga negara bebas dari tindakan semena-mena, ancaman, penganiayaan, dll dari siapa pun dan oleh karena apa pun.

Perlu memilih kuasa hukum yang benar agar tidak terjadi kerugian yang jauh lebih besar karena ulah oknum yang tidak bertanggungjawab secara keilmuan hukum, integritas, dan moral.

Mari mendukung penegakan hukum yang adil di negeri tercinta ini sebagaimana harusnya, yakni cepat, sederhana, dan murah. Aparat hukum terutama advokat (kuasa hukum) ada seharusnya untuk memastikan keadilan berjalan di rel hukum yang seadil-adilnya, bukan menimpakan tangga kepada orang yang sedang jatuh karena kepentingan pribadinya.

Bila Anda ingin konsultasi dan atau membutuhkan penanganan kasus hukum terkait dan kasus hukum lainnya,
silahkan hubungi kami: ProVeritas Lawyers
Read More

Video

Video-video pilihan yang mengkampanyekan pentingnya hidup penuh kebajikan dan hukum memerlukan sosok-sosok cerdas di balik palu peradaban

Keadilan untuk Nenek Asyani


Beda Agama Satu Atap di Kampung Sawah

Pendidikan & Training

Pendidikan Konsultan Hukum Perpajakan
Pendidikan Konsultan Hukum Perpajakan
Online Class: 1 - 4 Juli 2020
Pendahuluan
Perpajakan merupakan bagian terpenting bagi para wajib pajak (WP), dimana WP harus memenuhi kewajiban perpajakannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu asas self assesment system. Dalam asas ini, WP diwajibkan untuk menghitung, membayar/menyetor, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutang menurut WP sesuai dengan peraturan perpajakan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pelatihan Brevet A dan B Terpadu didesain untuk bisa memberikan pengetahuan dan kemampuan yang komprehensif dalam bidang perpajakan sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Untuk menjaga agar Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pemeriksaan. Dengan adanya pemeriksaan, penyidikan dan penagihan perpajakan diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat, sehingga akan berdampak juga pada meningkatnya penerimaan pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan tidak sebagaimana mestinya dan ada sengketa pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak dan apabila keberatan tidak memuaskan, Wajib Pajak bisa melanjutkan ke tingkat banding melalui Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atau pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

Dalam hal ini Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih Konsultan Hukum Pajak/kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.

Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak adalah orang perseorangan yang telah mendapat izin menjadi Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh Surat Kuasa Khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan/atau mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam berperkara pada Pengadilan Pajak.Sedangkan yang dimaksud dengan Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Pada Pendidikan yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari ini peserta akan mendapatkan materi perpajakan (Brevet A dan B) dan dilengkapi keterampilan khusus dalam mendampingi klien dalam menghadapgi sengketa pajak. Peserta juga akan dilatih oleh Konsultan Pajak dan Praktisi Hukum Perpajakan yang sudah berkecimpung dalam menangani sengketa pajak.

Garis Besar Materi Pendidikan :
Materi Perpajakn (Brevet AB) + Strategi Menangani Perkara di Pengadilan Pajak (Pemeriksaan Pajak, Keberatan dan Banding)

  1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) A

  2. PPh Orang Pribadi

  3. Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM) A

  4. Bea Meterai (BM)

  5. Pajak Bumi & Bangunan (PBB)

  6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

  7. PPh Pemotongan Pemungutan (PPh POTPUT)

  8. Pajak Penghasilan WP Badan (PPh Badan)

  9. Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM) B

  10. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) B

  11. Pemeriksaan Pajak

  12. E-SPT, E-Faktur

  13. Strategi dan Prosedur Menangani Pemeriksaan Pajak, Keberatan dan Banding

  14. Ketentuan peraturan perundang-undangan pajak tentang pemeriksaan, keberatan, dan banding;

  15. Metode pemeriksaan pajak yang digunakan oleh DJP;

  16. Manajemen informasi dan dokumentasi;

  17. Hak-hak wajib pajak dalam pemeriksaan, keberatan, dan banding;

  18. Kontra-argumentasi dari posisi DJP;

  19. Update: diskusi dan penjelasan SE 15/PJ/2018.

  20. Upaya lain:

    • Pembetulan ketetapan dan tagihan pajak

    • Pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, bunga, denda dan kenaikan

    • Mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar.

  21. Mempersiapkan keberatan dan banding di pengadilan pajak

    • Syarat pengajuan keberatan

    • Pengajuan surat keberatan

    • Jangka waktu penyelesaian keberatan

    • Keputusan Keberatan

    • Masalah-masalah dalam keberatan yang terkait dengan wajib pajak

    • Strategi Dalam Proses Keberatan

    • • Syarat formal keberatan
      • Syarat material keberatan
    • Sengketa Pajak Dalam Proses Banding

    • • Sengketa Formal
      • Sengketa Material
    • Ketentuan Formal Pengajuan Banding

    • Kuasa Hukum

    • • Syarat-syarat untuk menjadi kuasa hukum
      • Tata Cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak
    • Proses Pelaksanaan Banding

    • Persidangan Banding

    • Pemeriksaan dalam persidangan pengadilan pajak


Manfaat Pendidikan :

  1. Peserta diharapkan dapat memahami pengetahuan dasar mengenai perpajakan (brevet a dan b);

  2. Peserta diharapkan dapat menjadi Konsultan Perpajakan baik untuk pribadi maupun instansi yang diwakili;

  3. Peserta diharapkan dapat menjadi konsultan hukum perpajakan dan kuasa hukum di pengadilan pajak bidang perpajakan;

  4. peserta diharapkan dapat memahami dan memiliki keterampilan dalam menangani sengketa pajak.


Narasumber
Narasumber yang akan mengajar adalak Praktisi Perpajakan dan Praktisi Hukum Perpajakan yang biasa menjalani persidangan di Pengadilan Pajak

Target Peserta :
Pemerintah Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pajak, Pimpinan Perusahaan, Pemegang Saham Perseroan, Direksi & Dewan Komisaris Perseroan, Corporate Secretary, Legal Department, In-House Lawyer Perseroan, Corporate Lawyer, Corporate Development Manager, Corporate Planner, Tax Planner, Tax Advisor, Konsultan Hukum Perpajakan, Corporate Treasury, Advokat/Konsultan Hukum, Akademisi, dan seluruh pihak yang ingin menambah pengetahuan mengenai hukum perpajakan

Waktu dan Tempat Pendidikan :
Hari/Tanggal : Rabu s.d. Sabtu/ 1 s.d. 4 Juli 2020
Tempat : OnlineClass via Zoom

Catatan :
  • Kuota Maksimal Peserta adalah sebanyak 15 (lima belas) orang

  • Informasi kuota bisa hubungi langsung ke whatsApp No : 082 111 9 111 44


  • Fasilitas :
    Para peserta Pendidikan akan mendapatkan fasilitas berikut:
    – Sertifikat Kepesertaan
    – Sertifikat Brevet A dan B
    – Sertifikat Kelulusan sebagai Konsultan Hukum Perpajakan (bagi yang lulus Ujian)
    – Dibantu untuk menjadi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Bidang Perpajakan
    – Modul dan Alat Tulis
    – Lunch dan Coffee Break
    – Merchandise

    Investasi :
    Normal Rp 8.000.000,-

    Pembayaran dilakukan via Transfer ke Rekening BCA KCP Duta Merlin No 3083898999
    a/n PT Justitia Global Mandiri

    Untuk informasi lebih lengkap, hubungi :

    Read More
    Pendidikan Khusus Profesi Advokat PKPA
    Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
    Online Class: 15 - 28 Juni 2020
    Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) membuka Kelas Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) PERADI secara Online di Jakarta dengan biaya terjangkau dan program cicilan yang menarik dengan pengajar yang berkualitas.

    Dasar Hukum
    Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mensyaratkan Sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum yang akan berprofesi sebagai Advokat harus mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Untuk maksud tersebut, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Universitas Al Azhar Indonesia bekerjasama dengan Justitia Training Center menyelenggarakan “Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Online” terbuka bagi lulusan Sarjana Hukum, Sarjana Syariah, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

    Persyaratan Peserta PKPA :

    1. Berlatar belakang pendidikan tinggi hukum (lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian) yang dibuktikan dengan ijazah Sarjana Hukum (S.H)/ijazah pendidikan tinggi hukum lainnya dari perguruan tinggi di Indonesia.

    2. Harap diperhatikan bahwa PERADI hanya menerbitkan sertifikat PKPA untuk peserta dengan tanggal kelulusan sebelum hari pertama pelaksanaan PKPA;

    3. Untuk peserta yang menggunakan Surat Keterangan Lulus, surat keterangan lulus sidang akhir, surat keterangan Sarjana Hukum, dll (dengan tanggal kelulusan sebelum hari pertama pelaksanaan PKPA), Sertifikat PKPA akan diberikan oleh PERADI setelah yang bersangkutan menyerahkan fotokopi Ijazah Sarjana Hukum yang telah dilegalisir.

    4. Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh sesi PKPA untuk mendapatkan sertifikat PKPA (sesuai dengan Pasal 11, Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat);


    Pendaftaran
    Pendaftaran PKPA dibuka mulai tanggal 10 Mei s/d 14 Juni 2020
    Tata Cara Pendaftaran adalah sebagai berikut :

    1. Melakukan pendaftaran melalui secara Online

    2. Cashback Rp 250.000,- jika untuk 10 Pendaftar pertama;

    3. Pembayaran Biaya Pendidikan dapat dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

    4. Tahapan pertama membayar biaya pendidikan senilai Rp 1.000.000,- saat pendaftaran;

    5. Tahapan kedua membayar biaya pendidikan senilai Rp 3.000.000,- dapat dicicil sampai H-3 pendidikan

    6. Untuk peserta yang jika sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pelunasan pembayaran PKPA, maka dianggap mengundurkan diri dan uang yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali


    7. Pembayaran biaya pendaftaran dan PKPA dilakukan via transfer ke nomor rekening berikut :
      Rekening BCA KCP Duta Merlin
      No. Rekening: 308-3898999
      Atas Nama: PT Justitia Global Mandiri


    Biaya PKPA

    • Biaya Pendaftaran: Gratis

    • Biaya PKPA: Rp. 4.000.000 (dapat dicicil sebanyak 2 (dua) kali.

    Silahkan kirim bukti pembayaran biaya pendaftaran melalui whatsApp ke : 082 111 9 111 44

    Para Peserta PKPA mengirimkan sejumlah dokumen yang menjadi persyaratan PKPA ke event@proveritaslawyers.com berupa :

    • Formulir Pendaftaran (formulir diminta via whatsApp ke : 082 111 9 111 44)

    • Fotokopi Ijazah yang dilegalisir / Surat Keterangan Lulus / Surat Keterangan Lulus Sidang Akhir / Surat Keterangan Sarjana Hukum

    • Fotokopi KTP

    • Foto berwarna 3×4 dan 4×6 masing – masing 2 lembar


    Untuk informasi lebih lengkap, hubungi :


    Read More
    Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Internasional di Masa Pandemi Covid19
    Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Internasional di Masa Pandemi Covid-19
    Online Class: Juni 27 @ 9:00 am - 1:00 pm
    Menilik Keunggulan Expedited Procedure dan Early Dismissal di SIAC

    Narasumber:

    1. Prof. Himahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D.

    2. Kendista Wantah, SH., FCIARB.

    Moderator: Amdriansyah Tiawarman K, SH., MH

    Fasilitas:

    1. E-Certificate

    2. Softcopy Materi

    Investasi:

    1. Member dan Mahasiswa S1: Rp.250.000,-

    2. Non Member: Rp.350.000

    Pendaftaran online: hubungi Dhea: 0815 9736 977
    Read More
    Mari Bergabung
    Fitur ini disediakan untuk menerima dan menyaring ahli-ahli hukum (dosen, advokat, mantan penyidik, mantan jaksa, mantan hakim) yang berintegritas tinggi yang sedia membagi sebagian waktunya (freelance - volunteer) untuk mengabdikan profesionalitas dan loyalitasnya kepada warga bangsa Indonesia yang sungguh membutuhkannya.

    Bila Saudara kompeten pada salah satu atau beberapa bidang keahlian terkait hukum, terutama yang telah memenuhi syarat sebagai advokat menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan merasa terpanggil untuk mengabdi kepada masyarakat dengan tulus dan ikhlas tanpa membeda-bedakan latar belakang, Saudara kami undang bergabung bersama kami. Isi dan penuhilah formulir dibawah ini atau kirimkan bio-data singkat Saudara berikut hal-hal yang terkait dengan keahlian hukum yang Saudara dalami ke hrd@proveritaslawyers.com


    Mari berkarya penuh harga diri sembari membersihkan stigma buruk yang mencoreng penegakan hukum. Kesatria hukum wajib tampil rendah hati, sederhana – bersahaja, cerdas, dan berani.

    Selamat bergabung dan berjuang bersama ProVeritas Lawyers...

    ALAMAT KAMI

    ProVeritas Lawyers
    Independent | Integrity | Justice
    Gedung Graha Krama Yudha Lantai 4 Unit B
    Jl. Warung Jati Barat No 43 Jakarta 12760
    Telp. 021 – 794 5301
    Logo Header  Header Kanan  Footer
    © 2019 Proveritas, All Rights Reserved,
    Pembuatan Website by IKT Link Mobile
    m